NEWS

Aktivis Pena 98 Tolak Capres Yang Diduga Lakukan Pelanggaran HAM Masa Lalu

suara4.com – Peristiwa pelanggaran ham masalalu kini disikapi Aktivis Reformasi 1998 yang tergabung di Presidium Nasional Persatuan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) yang menolak calon presiden (capres) yang diduga terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Bahkan para aktivis 98 ini juga menolak capres yang diduga menguasai konsesi tanah dalam skala besar.

Mustar Bona Ventura aktivis Pena 98 mengatakan pemimpin Indonesia harus bersih dari catatan kelam pelanggaran HAM dan dosa-dosa masa lalu. Karena keterkaitan bahkan keterlibatan Capres dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu akan menjadi contoh buruk bahkan ancaman bagi masa depan demokrasi, negara dan rakyat Indonesia.

“Kami tidak ingin, anak-anak kami harus mengalami peristiwa-peristiwa berdarah, penculikan, intimidasi, teror dan penindasan serta pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang terjadi di masa lalu”, ujarnya.

Menurutnya bangsa ini tidak bisa dikotori sejarah dengan membenarkan pelanggar HAM terbebas dari hukuman dan bahkan dibiarkan menjadi pemimpin di negeri ini.

Selain menolak capres yang di duga terlibat pelanggaran masa lalu aktivis Pena 98 pun Juga menolak keluarga Cendana berkuasa kembali.

“Ketika Keluarga Cendana berkuasa di era Orde Baru, banyak sekali mempraktekan kekuasaan otoriter melalui kebiiakan pemerintah seperti Legalisasi judi melalui SDSB, Pembredelan Media Massa, Pembungkaman suara mahasiswa sampai dengan penguasaan ekonomi melalu: praktekz korupsi. kolusi dan Nepotisme”,ungkap Bona

Bahkan lanjut Bona, Orde baru telah banyak melakukan praktek kejahatan ekonomi yang dilakukan keluarga Cendana melalui tangan negara di masa pemerintahan 0rde Baru.

Ia juga mengatakan pemimpin Indonesia bukanlah dari segelintir orang yang menguasai lahan untuk kepentingan sendiri di tengah kemiskinan jutaan orang lainnva. Tuan-tuan tanah, yang mengkooptasi lahan negara dan menguasainya untuk kepentingan pribadi tidaklah layak menjadi Capres di negeri ini.

“Kami yakin, ketika seorang Tuan Tanah dibiarkan menjadi peminpin di Republik Indonesia, maka ketamakan dan kehausannya akan harta serta kekuasaan akan semakm merajalela”,tutup Bona.(ekonomi)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button
Close