HUKUM

MENINGKATKAN PERAN JAKSA DALAM MENUNTUT PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

Suara4.com – JAKARTA –,Kasus eksploitasi seksual anak masih banyak terjadi di Indonesia. UNICEF Indonesia menyatakan bahwa terdapat 40.000 – 70.000 anak di Indonesia telah menjadi korban eksploitasi seksual anak setiap tahunnya. ILO juga pernah melakukan penelitian tentang pelacuran anak di beberapa kota di Indonesia dan menemukan fakta bahwa ada sekitar 24,000 anak-anak dilacurkan. Tak hanya itu, laporan kasus yang diterima oleh Komnas Anak pada tahun 2010 – 2014 pun didominasi oleh laporan kejahatan seksual, yakni sebanyak 42 – 62% dari laporan kekerasan pada anak yang diterima. Hasil pemantauan oleh ECPAT Indonesia pada bulan September hingga November 2016, ditemukan 24 kasus eksploitasi seksual anak dengan jumlah korban sebanyak 335 dengan presentasi 55% anak perempuan dan 45% anak laki-laki. Semakin masifnya kasus eksploitasi seksuak anak yang terjadi juga dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di awal tahun 2018 yang menyita banyak perhatian, karena melibatkan orang dewasa dari berbagai latar belakang sebagai pelaku utama, sebut saja kasus video porno yang melibatkan anak-anak di Bandung, penyebaran gambar porno oleh guru kepada siswanya dan banyak lagi.

Jumlah kasus eksploitasi seksual anak semakin mengkhawatirkan seiring dengan semakin banyaknya modus yang dilakukan yang tak hanya secara offline saja, tetapi juga online —yang tentunya, tidak mengenal batas wilayah. Menurut Internet World Stats (2017), Asia menjadi benua yang paling mendominasi kasus eksploitasi seksual anak secara online yakni sebesar 48,7%. Dari 132,636 laporan yang diterima oleh Internet Watch Foundation, 78,589 kasus diantaranya merupakan kasus eksploitasi seksual anak secara online. Sebanyak 55% korban berusia 10 tahun atau lebih muda dan 2%nya berusia sekitar dua tahun.

Dalam mengatasi kasus-kasus eksploitasi seksual anak, penegak hukum memiliki posisi strategi dalam menanggulangi kejahatan ini, salah satunya adalah kejaksaan. Kejaksaan memiliki peran sangat penting dalam menuntut pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak. Dalam rangka memperkuat kepasitas kejaksaan ini, ECPAT (Ending Sexual Exploitation of Children) Indonesia berinisiatif menjalin kerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI. ECPAT Indonesia adalah sebuah jaringan nasional untuk penghapusan eksploitasi seksual anak di Indonesia yang berafiliasi dengan ECPAT Internasional. Pengalaman ECPAT di berbagai negara dalam menuntut pelaku kejahatan eksploitasi seksual anak juga akan diberikan dalam pelatihan akan dilakukan setelah Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini. Penandatanganan PKS yang dilakukan antara ECPAT Indonesia dengan Badan Diklat Kejaksaan RI pada tanggal 07 Agustus 2018 ini merupakan sebuah bentuk komitmen kedua lembaga dalam memberantas tindak pidana eksploitasi seksual anak. Penandatanganan PKS dihadiri kepala Badiklat Kejaksaan RI yaitu Bapak Setia Untung Arimuladi, SH., M.Hum serta jajaran pejabat di lingkungan Badandiklat. Penguatan kapasitas ini juga merupakan mandat dari Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002) yang kemudian direvisi dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan direvisi lagi dengan UU No. 17 Tahun 2016.

Back to top button
Close